>esai ttg pembangunan

Ini lomba ke-4 yg gw ikuti. Diselenggarakn ma BPPM EQUILIBRIUM FE UGM thn 2005. lumayan menyabet juara III. Thanx to giri, sohib gw, yg udah mau menggantikan gw menerima hadihanya d Toga Mas. Saat itu gw lg skripsi d pertamina geothermal jkt.

Pengangguran, Korban Pembangunan yang
Harus Diberdayakan

Sewindu sudah negara ini berkutat membenahi perekonomiannya yang carut-marut sejak krisis moneter menghampiri. Di kala negara-negara tetangga telah pulih dari keterpurukan ekonominya, negara kita masih saja tak berdaya. Pemerintah seakan kehabisan akal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan belum mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Justru sebaliknya, banyak keputusan yang menyengsarakan rakyat, sebagai bagian terbesar dari republik ini. Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan kian meledaknya jumlah pengangguran merupakan indikator hal tersebut.

Masalah pengangguran timbul ketika pertumbuhan angkatan kerja tak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Laju pertumbuhan penduduk alamiah yang cukup tinggi makin memperparah keadaan. Umumnya, para penganggur memiliki daya kompetensi dan produktivitas yang rendah sebagai akibat pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Alhasil, banyak di antara mereka yang tidak tertampung dalam sektor ekonomi formal (yang membutuhakan pendidikan dan keterampilan yang cukup tinggi). Kemudian mereka mempertahankan eksistensinya dengan bekerja pada sektor informal di mana perhatian pemerintah dalam hal ini masih rendah. Mereka bekerja dengan gaji dan rentang waktu penerimaan yang tidak tetap. Diperparah lagi dengan lingkungan dan kondisi kerja yang buruk. Padahal, “pengangguran dan pekerja tidak penuh merupakan salah satu bentuk pemborosan sumberdaya manusia” (Prasodjo, 1993).
Apa yang menyebabkan masalah pengangguran ini tak kunjung usai? Agaknya, masalah ketersediaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah, selama ini, salah dalam menerapkan strategi pembangunan. Ada tiga kesalahan besar yang dilakukan pemerintah, yaitu:
Pertama, pemerintah melupakan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pertanian dan kelautan. Ini terlihat dari kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih suka menjalankan proyek-proyek mercusuar yang padat modal. Pun pemerintah sangat ambisius untuk menjadi negara industri dengan penerapan teknologi tinggi, dengan mengenyampingkan pembangunan industri berteknologi rendah dan sedang. Di sini terlihat adanya suatu lompatan teknologi, dari teknologi rendah (pertanian dan kelautan) menuju teknologi tinggi (industri pesawat terbang).
Kedua, sentralisasi pembangunan menyebabkan ketimpangan dalam komposisi penduduk dan distribusi barang dan jasa. Pembangunan yang lebih mengutamakan pulau Jawa, misalnya, yang menyebabkan pulau ini dihuni 60 persen dari total penduduk Indonesia. Akibatnya, perkembangan pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya sangat timpang. Pun demikian dengan pembangunan antara kota dan desa. Pembangunan yang tidak terencana mengakibatkan banyak lahan pertanian yang berubah menjadi permukiman. Akibatnya, banyak orang desa yang kehilangan mata pencahariannya dan kemudian bekerja di kota sebagai kuli, buruh, atau pekerja informal lainnya yang tidak sesuai dengan keahliannya.
Ketiga, rendahnya investasi sumberdaya manusia. Ini terlihat dari anggaran pendidikan.yang sangat minim. Akibatnya, banyak tercipta angkatan kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Banyaknya orang yang menjadi TKI adalah sekedar contoh. Mereka bekerja sebagai buruh di negeri orang dengan perlakukan yang tidak manusiawi. Tingkat produktivitas manusia Indonesia tergolong rendah. Justru budaya konsumsi yang mendominasi.
Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran ini? Kompas, 19 Februari 2005, melaporkan bahwa pemerintah menargetkan angka pengangguran terbuka dapat ditekan dari sekitar 10 juta orang saat ini menjadi sekitar 5,7 juta orang pada 2009. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun angka pengangguran ditekan hingga hampir separonya. Sebuah impian yang terlalu tinggi. Pasalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak akan cukup untuk menyerap tenaga kerja. Apalagi, setiap tahun ada sekitar 2-2,5 juta angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan 100 juta angkatan kerja lainnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, agaknya, pemerintah harus mengubah strategi pembangunan dari padat modal menjadi padat karya yang berakar pada budaya nasional. Mengapa demikian? Hakekat pembangunan harus mampu mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Untuk ini boleh jadi gagasan Prof. Mubyarto dengan Ekonomi Pancasila-nya dapat dipertimbangkan. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilandasi moralitas yang telah tertuang dalam sila pertama dan kedua, cara yang benar sebagaimana tertuang dalam sila ketiga dan keempat, serta tujuan pembangunan yang jelas-jelas termaktub dalam sila kelima.
Untuk itu ada lima langkah strategis yang patut diperhitungkan, yaitu:
· Meningkatkan sektor informal sebagai basis ekonomi kerakyatan. Saat ini, para pekerja informal berjumlah sekitar 75 persen dari total angkatan kerja (Kompas, 19 Februari 2005). Pembangunan sektor pertanian dan kelautan yang padat karya setidaknya mampu menyerap tenaga kerja informal tersebut.
· Perencanaan pembangunan kota. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hilangnya lahan pertanian yang produktif di daerah rural (pinggiran kota) sehingga para petani, yang tinggal di desa, tetap bisa bekerja tanpa harus pergi ke kota.
· Pemerataan pembangunan. Ketimpangan antara Jawa-luar Jawa dan kota-desa harus dibenahi. Ini perlu untuk mencegah arus urbanisasi. Kawasan Indonesia bagian timur, yang selama ini terabaikan, harus segera dikembangkan potensinya. Kekayaan laut yang melimpah merupakan modal dasar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi ketergantungannya dengan Indonesia bagian barat. Dengan demikian akan terjadi perimbangan pendapatan dan distribusi barang dan jasa.
· Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Pemerintah harus menyediakan pendidikan murah dan berkualitas bagi setiap manusia Indonesia. Pendidikan harus mampu merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif dalam menciptakan peluang-peluang kerja.
· Menyukseskan Keluarga Berencana. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari angka kematian merupakan masalah besar dalam penyediaan sarana dan prasarana hidup. Untuk itu pertumbuhan penduduk alamiah harus ditekan seminimal mungkin.

Referensi
Kompas, 19 Februari 2005, Mempertanyakan Janji Kebijakan Pro-penciptaan Lapangan Kerja.
Mubyarto, 2004, Ilmu Ekonomi yang Kita Ajarkan Keliru, Jurnal Mahasiswa BALAIRUNG, Edisi 37, Yogyakarta.
Prasodjo, I., 1993, Pengangguran dan Setengah Pengangguran di Perkotaan, Prisma Vol. 2 Tahun 1993, LP3ES, Jakarta.