>pendidikan Hindu

tulisan ini cukup panjang. terdiri dr empat bagian. lebih detil silahkan simak Laporan Utama Media Hindu Edisi 12 Nopember-Desember 2004

Memeriksa Ulang Pendidikan Berbasis Hindu

Siapa yang tak kenal tokoh-tokoh Hindu dunia seperti Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Swami Sivananda, Swami Dayananda Saraswati, Rabindranath Tagore atau yang paling kontemporer saat ini, Swami Agnivesh? Ya, mereka mampu mengusung pemikiran Hindu ke kancah dunia tak terlepas dari pemahaman mereka yang mendalam tentang Weda. Mempelajari Weda tak sekedar menghafal, membaca ataupun pandai bercas-cis-cus dalam bahasa Sansekerta. Lebih dari itu, mampelajari Weda mencakup sebuah sistem pendidikan. Di India, sistem pendidikan Hindu disebut gurukula atau ashram.
Nah, bagaimana dengan sistem pendidikan Hindu di negeri tercinta Indonesia ini? Melacak sejarah, telah lebih dari seribu tahun lampau, Hindu hadir di bumi nusantara. Namun, sampai saat ini, umat Hindu masih diributkan persoalan seputar upacara, upacara dan upacara. Alih-alih melahirkan tokoh yang “berkaliber” dunia, keadaan pendidikan Hindu masih jauh tertinggal dari “tetangga sebelah”. Ada apa ini? Apa yang salah dengan pendidikan Hindu selama ini? Mengapa umat Hindu Indonesia “hanya” pandai menari, mekidung dan membuat beraneka sesajian yang tak jelas maknanya? Mengapa pula para intelektual dan aktivis Hindu begitu kering wacana hingga tergagap-gagap menghadapi persoalan yang itu-itu saja? Tulisan ini disarikan dari hasil penelitian tesis Suryanto, M. Pd di Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Hindu di Indonesia : Sebuah Kajian dari Perspektif Pendidikan Hindu Tradisional Model Gurukula di India”.
Pendidikan merupakan konsep yang kerapkali disinggung dalam kebudayaan Weda, terutama dalam kitab-kitab Upanisad. Setidaknya ditemukan tiga kata yang bersepadan dengan makna pendidikan, yaitu siksh (belajar untuk melafalkan), adhyayana (pergi mendekati) dan vinaya (membimbing dengan cara tertentu). Vinaya secara harfiah berarti sebuah proses atau tindakan yang berusaha mengarahkan kecakapan-kecakapan dan kemampuan bawaan sejak lahir seseorang menuju arah tertentu. Singkatnya, pembentukan karakter. Mahatma Gandhi menegaskan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak dapat dilakukan secara terpisah antara pendidikan jasmani dan rohani. Adalah sebuah kesalahan besar apabila kegiatan pendidikan hanya dititiberatkan pada salah satu aspek.
Bagaimana sebenarnya sistem pendidikan Hindu itu? Sistem pendidikan Hindu tak dapat dilepaskan dari konsep dasar tatanan masyarakat kebudayaan Weda yaitu Catur Warna (brahmana, ksatria, waisya dan sudra) dan Catur Ashrama (dharma, artha, kama dan moksa). Tatanan masyarakat ini turut membentuk pola interaksi antarindividu maupun kelompok masyarakat. Lebih lanjut, juga membentuk cara pandang yang berbeda tentang “kebenaran yang mutlak”. Dalam hal ini, setidaknya terdapat enam aliran pemikiran atau cara pandang (sad dharsanam) yang berkembang di India. Yaitu, charvaka yang menekankan aspek material sebagai tujuan hidup, vaiseshika yang menekankan pada pengetahuan untuk merealisasikan diri, nyaya yang menekankan pada logika, mimamsa yang menekankan aspek ritual dan susila, sankhya yang menekankan pada proses dan berkembangnya alam semesta, dan wedanta yang menekankan pada hubungan atman dengan Brahman dan tentang bagaimana cara mencapai pembebasannya.
Konsep pendidikan Hindu tertuang dalam kitab-kitab upanisad. Upanisad berarti duduk dekat kaki guru. Duduk dekat untuk memperoleh pengetahuan yang rahasia. Rahasia? Ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru kepada murid-muridnya tidak diberikan sembarangan. Dalam artian, siswa yang akan mendapat pengetahuan/ ajaran tersebut harus melewati beberapa prosesi yang telah ditetapkan oleh sang guru. Ketika tiba saatnya, maka sang guru akan memberitahu kepada murid yang telah dianggapnya memenuhi syarat tersebut. Pengamatan sang guru terhadap siswa yang akan dipilih dan memenuhi syarat dilakukan secara cermat, seksama dan terus-menerus sepanjang waktu. Dan hal ini hanya efektif dan efisien terjadi apabila sang guru dan para siswa tinggal bersama dalam sebuah “rumah”. Inilah yang disebut gurukula atau ashram. Guru berarti pendidik/ pengasuh sedangkan kula berarti tempat tinggal.
Lantas, siapa yang berhak dianggap sebagai guru itu? Guru atau acarya adalah orang yang secara rohani/ spiritual telah menginsyafi dirinya yang sesungguhnya dan mengajarkan Weda melalui kata-kata dan perbuatannya. Guru sudah tidak menaruh minat lagi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan, sebab ia mengarahkan hidupnya kepada kehidupan di “dunia yang akan datang”. Dalam gurukula, sistem pewarisan pengetahuan, sekaligus pengalihan tongkat estafet kepemimpinan, diselenggarakan melalui sebuah garis perguruan yang disebut parampara. Di sini, seorang guru atau acarya menunjuk salah seorang muridnya untuk melanjutkan garis perguruan, tentu dengan persyaratan yang hanya diketahui dan ditentukan oleh sang guru.
Apa saja komponen sistem pendidikan Hindu model gurukula itu? Selain acarya/ guru, siswa/ brahmacari, dan ashram (tempat tinggal) yang telah disebutkan di atas, juga diperlukan kuil/ mandir, ruang kelas dan tentu saja materi/ kurikulum.
Lalu, apa sebenarnya tujuan diselenggarakannya pendidikan Hindu? Setidaknya ada enam pokok, yaitu pertama perlindungan diri. Fungsi utama pendidikan adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi kehidupan manusia. Pendidikan harus mampu membantu manusia untuk mengatasi segala permasalahannya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan seharusnya mampu mengatasi penderitaan, kemiskinan dan pemiskinan masyarakat menuju keadilan sosial dan kesejahteraan negara. Ketiga, pengembangan kompetensi fisik. Bagaimanapun juga kesempurnaan fisik sangat menunjang keberhasilan seseorang dalam memperoleh pendidikan. Keempat, terbentuknya disiplin mental yang kuat dan pencerahan batin, sebagai hasil dari proses panjang mempelajari kitab-kitab Weda. Kelima, pengembangan kepribadian. Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan potensi-potensi terpendam dalam diri seseorang. Keenam, terbentuknya semangat toleransi. Pendidikan mampu membebaskan manusia dari sifat-sifat buruk dan menyadarkan betapa pentingnya hidup bermasyarakat.
Bagaimana dengan metode atau kurikulum yang diajarkan? Kegiatan belajar di gurukula tergantung pada tiap-tiap pengelola gurukula tersebut. Namun, secara umum, rutinitas belajar diawali dengan berdoa pagi pada pukul 05.00 kemudian dilanjutkan dengan belajar di kelas hingga tengah hari. Lalu sembahyang siang dan belajar dilanjutkan kembali hingga kira-kira pukul 4 sore. Setelah itu, semua siswa diberi waktu untuk berolah raga, yoga atau aktivitas yang lain. Kira-kira saat matahari tenggelam, semua siswa dan guru berkumpul di kuil/ mandir untuk berdoa, kemudian makan malam dan belajar hingga pukul 10 malam. Selanjutnya istirahat.
Gurukula yang masih tradisional, seperti Gurukula Sringeri di India bagian selatan, mengajarkan siswanya untuk menghafal dan melafalkan ayat-ayat Weda dalam bahasa Sansekerta tanpa mengetahui artinya selama empat tahun pertama masa pendidikannya. Setiap pagi guru memberi pelajaran 20 varga (ayat) untuk dihafalkan dan dilafalkan dengan benar oleh setiap siswa hingga selesainya kitab yang dipelajari. Setiap akhir tahun diadakan ujian. Ujian dilakukan oleh guru dengan menyebut akar sebuah varga tertentu dan siswa harus melengkapinya. Padahal, untuk itu, siswa harus melengkapinya dengan 20 baris bahkan lebih. Jika gagal, siswa tidak boleh melanjutkan pendidikannya dan dikembalikan kepada orang tuanya. Bagi siswa yang lulus, boleh memilih spesialisasi pelajaran, apakah ingin mendalami Weda atau bahasa Sansekerta saja. Pada tahap ini, siswa baru diajarkan makna dan penafsiran suatu varga atau ayat. Untuk melatih dan meningkatkan kemampuan siswa, dibentuk pula kelompok-kelompok diskusi debat, ceramah dan lain sebagainya. Sistem pendidikan di Gurukula Sringeri ini “hanya” menghasilkan tenaga-tenaga pengajar Weda dan tidak menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat modern.
Sedikit berbeda dengan gurukula yang sudah modern, seperti Bhaktivedanta Gurukula and International School (BGIS), yang terletak di India bagian utara, selain mengajarkan materi “tradisional”, sejak tahun 2001, juga mengenalkan mata pelajaran seperti pada pendidikan modern pada umumnya. Karena itu, BGIS tak hanya diakui oleh pemerintah India, namun juga diakui oleh lembaga pendidikan di Inggris dan Amerika Serikat. Bukti nyatanya adalah bahwa lulusan BGIS dapat melanjutkan pendidikannya ke berbagai perguruan tinggi di kedua negara tersebut tanpa harus melalui tes seperti calon mahasiswa dari lembaga pendidikan yang lain.
Penanaman nilai-nilai moralitas kepada para siswa atau brahmacari diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Seperti kesederhanaan, toleransi, kerja keras, pengendalian diri, disiplin dan lain-lain. Hal itu diwujudkan dengan tidak diperbolehkannya siswa membawa uang tunai dalam jumlah besar, selalu mengenakan dhoti (sejenis sarung) dan cadar (kain polos panjang penutup tubuh bagian atas) serta tidak diperbolehkan mengenakan celana panjang, baju, sandal maupun sepatu ditambah lagi tidak diperbolehkan membawa alat-alat elektronik.
Nah, bagaimana dengan sistem pendidikan Hindu di Indonesia? Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli sejarah mengungkapkan bahwa pada zaman Majapahit terdapat lembaga pendidikan Hindu yang diselenggarakan oleh kerajaan bagi rakyat umum, yang bernama mandala. Penelitian yang dilakukan oleh Pigeaud (1938) terungkap bahwa setelah Islam masuk ke Indonesia, secara berangsur-angsur mandala diubah menjadi pesantren. Hal ini diperkuat oleh Koentjaraningrat, seorang ahli budaya Jawa, bahwa para wali mengadopsi sistem pendidikan yang ada pada masa pra-Islam itu menjadi pesantren, tanpa mengubah pola-pola yang telah ada sebelumnya. Pada masa Jawa-Hindu, mandala merupakan pusat kerohanian yang tersebar di semua kerajaan dan fungsinya untuk berkomunikasi dan mendidik rakyat umum melalui media seni dan budaya. Dalam pendidikan Hindu masa lampau, pendidikan dan latihan tidak hanya diberikan terbatas pada pengetahuan agama. Juga meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan praktis bagaimana hendaknya seseorang menjalani hidup ini dengan beriman kepada Tuhan.
Setelah Majapahit runtuh, maka Bali merupakan satu-satunya negeri yang mengayomi para penganut ajaran Weda. Untuk itu, tak salah jika melihat kembali perjalanan Hindu sampai di tanah Bali. Periode perkembangan Hindu di Indonesia (Bali) melalui beberapa periode yaitu zaman prasejarah (zaman Weda hanya terjadi di India, dan belum masuk ke Indonesia), zaman purana/ Bali Kuno, abad VII-X (mulai masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia), zaman Mpu Kuturan, abad X-XV (penataan kembali sekte-sekte di Bali), zaman Dang Hyang Nirartha, abad XV-XVI (masa kekuasaan Mjapahit) dan zaman kebangsaan atau kemerdekaan (penataan kelembagaan, PHDI).
Menarik menyimak apa yang dilakukan oleh Mpu Kuturan satu milenium yang lampau. Ketika tiba di tanah Bali, Mpu Kuturan melihat adanya pertentangan antarkelompok penganut Weda. Setidaknya ada sembilan sekte, yang masing-masing bersikukuh terhadap ajarannya. Sebagai orang yang mengetahui betul soal agama, dan ia tak ingin adanya kekacauan dalam masyarakat karena pertentangan tersebut, maka ia “menyatukan” kesembilan sekte tersebut. Akhirnya, terbentuklah masyarakat Hindu seperti saat ini di Bali. Tak cukup sampai di sini, Mpu Kuturan juga membangun konsep masyarakat Weda dengan membangun pakraman. Menurut Sutarya, dalam kata pengantarnya di buku Canangsari 1000 Tahun Mpu Kuturan: Inspirasi bagi Masyarakat Majemuk, pakraman sesungguhnya merupakan sebuah tatanan masyarakat Hindu Kuno, tatanan ini juga berkembang dalam tradisi Hindu di India.
Dalam tradisi India, tatanan seperti itu disebut grama. Dalam bahasa Bali, kata grama berubah menjadi krama. Kata krama ini mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Awalan dan akhiran ini membentuk kata benda dalam bahasa Bali pakraman yang berarti penataan, yaitu penataan hidup bersama. Tatanan ini mengikat seluruh warga berada dalam pakraman, termasuk kesembilan sekte tersebut. Dalam sistem pakraman tidak dikenal adanya lapisan-lapisan sosial masyarakat yang disebut kasta, yang mempolarisasikan masyarakat pada golongan tinggi-rendah. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menurut Sutarya, dalam tatanan ini diterapkan sistem warna, yaitu penggolongan masyarakat berdasarkan tugas dan kewajibannya, bukan berdasarkan asal kelahirannya. Belakangan, konsep pakraman ini disebut desa adat.
Tatanan masyarakat dalam bentuk pakraman yang diperkenalkan oleh Mpu Kuturan berlangsung dengan baik hingga abad XV. Kemudian, setelah itu, kekuasaan Majapahit mulai bercokol di Bali. Pada masa inilah pemerintahan feodalis Majapahit menanamkan sistem kasta kepada masyarakat Bali melalui utusannya, yaitu Dang Hyang Nirarta. Hal ini menyebabkan perlawanan dari penduduk Bali. Akibatnya, penduduk yang melakukan pemberontakan tersebut digolongkan ke dalam kasta atau wangsa terendah dalam struktur masyarakat ala Dang Hyang Nirarta. Belajar dari keruntuhan Majapahit, maka Mpu Kuturan membangun pura di sepanjang pesisir pulau Bali agar penduduk, yang tinggal di daerah tersebut, makin kuat keyakinannya sehingga mampu membendung arus kepercayaan baru “kaum pendatang”.